NU sebagai Ormas terbesar diindonesia

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Gerakan pembaharuan dalam Islam sudah lama muncul pasca periode akhir masa pemerintahan khalifah Ali bin abi-Thalib (abad 3 H), berakhirnya masa Kurafaurrasyidin dan munculnya dinasti Muawiyah, inilah yang disebut sejarah kebudayaan Islam. Perubahan ini tidak hanya memiliki dampak terhadap peta politik Islam namun juga berpengaruh terhadap dinamika corak pemikiran Islam  seperti Syiah, Mu’tazilah, Khawarij, Maturidiyah, Asyariah.
                Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dapat kita awali dengan kemunculan kerajaan Islam Samudera Pasai di pulau Sumatra. Kemudian sepak terjang Walisongo yang ikut berperan penting dalam penyebaran dan perkembangan Islam di pulau Jawa. Hingga munculnya organisasi Sarekat Islam dan Muhammadiyah di tahun 1912. Beberapa tahun berselang, tepatnya ditahun 1926 lahirlah sebuah organisasi bernama Nadhatul Ulama (kebangkitan ulama) muncul dengan latar belakang “politis” yang salah satunya adalah untuk merespon gerakan pembaharuan yang dilakukan Wahabi di Arab Saudi.
                Hal ini menandakan bahwa meskipun Islam itu satu dari sudut ajaran pokoknya, akan tetapi setelah terlempar dalam konteks sosial-politik tertentu pada tingkat perkembangan sejarah tertentu pula agama bisa memperlihatkan struktur interen yang berbeda-beda.
                NU yang selama ini dianggap sebagai organisasi tradisional dengan basis pesantren justru memperlihatkan gairah progresivitas berpikir. Kitab kuning yang telah ditulis ulama berabad-abad lalu dan dijadikan salah satu referensi utama nahdhiyin ternyata justru membuka wawasan yang membentang luas dalam mencermati perubahan sosial. Tentunya ini perlu dipandang sebagai kemajuan di dalam NU. Hal ini diperkuat dari penelitian Arbiyah Lubis, bahwa Muhammadiyyah termasuk dalam kelompok tradisionalis modernis. Di mana Muhammadiyyah tampil sebagai modernis hanya dalam dunia pendidikan, dan dalam memahami teks al Qur’an dan Hadith sebagai sumber ijtihad. Sementara NU yang dianggap tradisional, ternyata lebih modern ketimbang Muhammadiyah. Sebagai contoh, proses penerimaan asas Pancasila, pendirian BPR Nusumma, ternyata NU terkesan mendahului Muhammadiyah
1.2 Tujuan
Tujuan dari pembuatan makalah ini yakni memberikan pengetahun informasi kepada pembaca untuk megetahui lebih mendalam tentang ORMAS yang terbesar di Indonesia seperti Nadhatul Ulama. Memberikan penjelasan bagaimana Sejarah NU, tujuan didirikannya NU, paham dari NU dan lain sebagainya.


























BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sejarah Nadhatul Ulama
Sebelum berdirinya Nadhatul Ulama tahun 1926 dikalangan pesantren dalam merespon kebangkitan nasional, membentuk organisasi pergerakan,  seperti Nahdatul Wa an (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916 serta Nadhatul Tujjar (kebangkitan saudagar) tahun 1918. Kemudian pada tahun 1914 KH Wahab Chasbullah  mendirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan santri. Perkembangan selanjutnya, untuk membentuk organisasi yang lebih besar dan lebih sistematis, serta mengantisipasi perkembangan zaman, maka setelah berkoodinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama).
Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 H (31 januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar dan KH Wahab Chasbullah. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran islam menurut paham kitab I’tiqad Ahlussunnah Wal Jama’ah ditengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah negara kesatuan republik indonesia. Untuk mencapai tujuannya tersebut, NU menempuh berbagai jenis usaha di berbagai bidang, antara lain sebagai berikut :
1.  Di bidang keagamaan, melaksanakan dakwah islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
2.  Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luar. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah khususnya di pulau jawa bahkan sudah memiliki cabang di luar negeri.
3.  Di Bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.
4.   Di bidang ekonomi mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan badan keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat.
5.   Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Demikian itu lah tulisan Sejarah Lahir dan Berdirinya Nahdlatul Ulama. semoga dengan mempelajari tentang nahdlatul ulama ini bisa semakin membuat kita paham tentang apa dan bagaimana nu itu, terutama untuk anggota nu sendiri, sehingga jangan sampai mengaku nu tapi buta dan tidak tahu tentang sejarah nu itu sendiri.
2.2 Dinamika Nadhatul Ulama
Prinsip-prinsip dasar yang dicanangkan Nahdlatul Ulama (NU) telah diterjemahkan dalam perilaku kongkrit. NU banyak mengambil kepeloporan dalam sejarah bangsa Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa organisasi ini hidup secara dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Prestasi NU antara lain:
Menghidupkan kembali gerakan pribumisasi Islam, sebagaimana diwariskan oleh para walisongo dan pendahulunya.
Mempelopori perjuangan kebebasan bermadzhab di Mekah, sehingga umat Islam sedunia bisa menjalankan ibadah sesuai dengan madzhab masing-masing.
Mempelopori berdirinya Majlis Islami A'la Indonesia (MIAI) tahun 1937, yang kemudian ikut memperjuangkan tuntutan Indonesia berparlemen.
Memobilisasi perlawanan fisik terhadap kekuatan imperialis melalui Resolusi Jihad yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945.
Berubah menjadi partai politik, yang pada Pemilu 1955 berhasil menempati urutan ketiga dalam peroleh suara secara nasional.
Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang diikuti oleh perwakilan dari 37 negara.
Memperlopori gerakan Islam kultural dan penguatan civil society di Indonesia sepanjang dekade 90-an.
2.3 Paham Keagamaan Nadhatul Ulama
Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.
  Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.
Tujuan dari Organisasi ini yakni Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2.4 Usaha di Bidang Politik
                Menurut KH. Ahmad Mustofa Bisri, setidaknya ada 3 jenis politik dalam pemahaman Nahdlatul Ulama, yaitu politik kebangsaan, politik kerakyatan dan politik kekuasaan. Nahdlatul Ulama sejak berdiri memang melakukan aktivitas politik, terutama dalam pengertian yang pertama, yakni politik kebangsaan, karena Nahdlatul Ulama sangat berkepentingan dengankeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Napak tilas gerakan NU diawali dengan munculnya ideologi Pancasila sebagai pondasi bangsa Indonesia. Peranan NU termuat dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Peta politik NU kemudian dilanjutkan dengan berubahnya NU menjadi partai politik di tahun 1955 setelah sebelumnya bergabung dengan Masyumi bersama organisasi Islam lainnya. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Sukarno, dan bergabung dalam NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI) Agama Partai Nahdhatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah itu NU maju ke panggung politik praktis bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
                 Hingga kemunculan gerakan kembali ke khittah 1926 pada tahun 1984 melalui Muktamar di Situbondo yang merubah orientasi NU sebagai jamiyah diniyah dan  memutuskan untuk tidak berpolitik. Masa reformasi yang menjadi tanda berakhirnya kekuasaan pemerintahan orde baru merupakan sebuah momentum bagi Nahdlatul Ulama untuk melakukan pembenahan diri. Selama rezim orde baru berkuasa, Nahdlatul Ulama cenderung dipinggirkan oleh penguasa saat itu. Ruang gerak Nahdlatul Ulama pada masa orde baru juga dibatasi, terutama dalam hal aktivitas politiknya. Pada masa reformasi inilah peluang Nahdlatul Ulama untuk memainkan peran pentingnya di Indonesia kembali terbuka. Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, pada awalnya lebih memilih sikap netral menjelang mundurnya Soeharto. Namun sikap ini kemudian berubah, setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan sebuah pandangan untuk merespon proses reformasi yang berlangsung di Indonesia, yang dikenal dengan Refleksi Reformasi. Refleksi reformasi ini berisi delapan butir pernyataan sikap dari PBNU. Pasca reformasi 1998peta politik NU di kembangkan oleh tokoh-tokoh dengan basis NU seperti Abdurrahman Wahid yang mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini juga yang kemudian mengantarkan Gus Dur sebagai presiden Republik Indonesia di tahun 1999.












BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Nadatul ulama adalah suatu gerakan pembaharuan islam atau bisa juga disebut Ormas. Dalam pendiriannya dipelopori oleh 2 tokoh yakni KH Hasyim As’ary dan KH Wahab Chasbullah.  Nadhatul ulama merupakan Organisasi terbesar di Indonesia maupun di dunia, NU bukanlah organisasi ataupun Gerakan pembaharuan islam pertamba sebelum adanya atau perdirinya NU, organisasi Sarekat Islam dan Muhammadiyah yang lebih dulu menjadi salah satu organisasi islam di Indonesia maupun dunia. NU dan Muhamadiyah memiliki perbedaan yakni Muhamadiyah termasuk dalam kelompok tradisionalis modernis. Di mana Muhammadiyyah tampil sebagai modernis hanya dalam dunia pendidikan, dan dalam memahami teks al Qur’an dan Hadith sebagai sumber ijtihad. Sementara NU yang dianggap tradisional, ternyata lebih modern ketimbang Muhammadiyah. Sebagai contoh, proses penerimaan asas Pancasila, pendirian BPR Nusumma, ternyata NU terkesan mendahului Muhammadiyah.
Nadhatul Ulama memiliki keanggotaan yang menyeluruh di indonesi maupun dunia sehingga NU mendapat predikat Ormas terbesar Di Indonesia, anggotannya kebanyakan datang dari kalangan menegah kebawah.

contoh puisi cinta

# Part 1
Malaikat dunia yang ku tunggu...
Berada disamping baringku...
Dia yang membuat sendu...
Saat lelap menerpa kalbu...
      Dia hadir pengganti hari suram...
      Hari sendu saat membanyang..
      Bahagia dalam kehangatan sayang...
      Yang tak pernah kunjung datang....
Inilah waktu... denganya ...
Aku menatap nyata bahagia...
Senyum canda dan tawa...
Berada di tawa sesungguhnya ...
Tanpa lagi malam air mata ....

# Part 2
Tak dapat diartikan dari satu kata...
Arti sebuah kata menjaga....
Menjaga hati menjaga rasa...
Sebuah kata indah yang sulit dilupa...
         Tak dapat memejamkan saat ada...
         Kesayangan di hadapan mata jiwa...
         Bisakah dia mengerti ini semua...
         Ketulusan perhatian yang ku jaga...
Tak bosan aku memandang dia...
Sebuah permata indah di mata...
Aku tak mengerti ...
Semua usaha pengorbanan yang kuberikan...
Apakah itu semua hanyalah sia-sia???

#part 3
Langkah kaki seiring waktu
Tak terhenti walau dengan rambu
Jika dunia aku beritahu
Akan terasa indah di mata kalbu
       Kau adalah pendengarku
       Saat aku berbagi bahagiaku
       Kau adalah senyumku
       Disaat aku menbagi tawaku
Aku slalu melihat kebenaran di wajahmu
Saatku membacakan siratan hatiku
Aku mendapati sesuatu darimu
Aku yakin atas keyakinan itu
Yang tlah kau beri lewat isarat tubuh
Untuk aku bangkit, aku menang, untuk aku menjadi yang nomor satu
         Kau buku pedoman yang slalu mengajari
         Apalah arti semua kehidupan ini
         Agar aku tak tersesat di kemudian hari

resume bab 2 birokrasi dan administrasi publik

RESUME BAB II
Birokrasi Dan Administrasi Publik
Birokrasi dan Administrasi publik memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dalam masalah pemerintahan. Kedua istilah tersebut bagian signifikan yang dikaitkan sebagai aparatur pemeritah hampir di  seluruh dunia. Administrasi public/Negara sudah ada sejak dahulu kala di Asia selatan seperti Indonesia, cina dan mesir kuna sudah dikenal sistem penataan pemerintah. Menurut Piters (1978), aperatur pemerintah memiliki aspek glamour dalam sistem politik yang artinya pemilihan, partai politik, legislatif, peradilan telah banyak menarik perhatian untuk di bicarakan dan dianalisis secara ekstensif. Administrasi public adalah suatu sitem yang menjawab persoalan-persoalan yang dinamis, administrasi publik sering disebut dengan administrasi pemerintah atau bisa di sebut juga birokrasi pemerintahan.
Di Negara eropa dikuasai kaum feudal, bangsawan, dan kaum nigrat kerajaan dengan semakin pesatnya perkembangan masyarakat maka sentralisasi dan pertanggung jawaban kekuasaan yang ada di eropa seperti Prusia dan Austria memiliki sitem kameralisme. System ini merupakan awal mula munculnya administrasi Negara yang dirancang untuk mencapai efisiensi manajemen yang tersentralisasikan dan paternalistik yang ditandai dengan corak perekonomian yang merkantilistik.
Adminstrasi Publik Bukan Sekedar Sketsa
Di Indonesia ilmu administrasi publik merupakan sketsa yang dipergunakan untuk membenarkan kebijakan penguasa yang jauh dari harapan rakyat, penyimpangan-penyimpangan dalam pemerintah didukung oleh administrasi yang berbentuk sketsa. Ilmu administarsi publik tidak hanya terbatas pada gambar saja melainkan suatu disiplin ilmu yang diistilahkan oleh peter senge (putting the ideas into practice). Administrasi publik mewujudkan tata cara kepemerintahan yang baik dan amanah (good government), tata kepemerintahan yang demokratis menekankan bahwa kekuasaan itu tidak hanya berada di pemerintahan melainkan beralih terpusat pada tangan rakyat. Penyelenggaraan tata kepemerintahan terdapat tiga komponen yakni rakyat, pemerintah dan penguasa yang berjalan secara kohesif, selaras, kongruen, dan sebanding.
Ilmu Administrasi Publik dan Perannya
Publik Administration biasa di sebut administrasi Negara. Di Indonesia istilah administrasi Negara dikenal dengan pendekatan yang dipergunakan dalam mengelola Negara ini yang menekankan pada orientasi kekuasaan Negara. Orientasi kekuasaan membuat segala upaya menyelenggarakan administrasi bercorak sarwa Negara lebih di tekankan pada pemahaman Negara. Sekarang paradigma ilmu administrasi publik dan managemen pemerintahan telah banyak berubah dari sarwa Negara menjadi sarwa masyarakat. Dengan demikian  istilah administrasi publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintah yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Menurut Wilson jiwa dari ilmu administrasi Negara hakikatnya bertujuan untuk eksintesinya untuk melanyani rakyat.
Administrasi publik berperan untuk membuat agar kekuasaan yang lokusnya telah beralih itu dapat direalisasikan bagi kepentingan masyarakat. Di Clinton Amerika terdapat program Reinventing government yang dilakukan karena pemerintahan sebelumnya dianggap telah terjerumus kedalam perangkap yang kurang responsive terhadap rakyat. Di Indonesia ketika dikenal administrasi Negara,  hampir semua kegiatan masyarakat dimulai dari Negara, yang amat berperan adalah penguasa Negara. Stakeholder dalam mengelola Negara hanyalah aktor negara atau pemerintah. Administrasi Negara di Indonesia lebih dikenal sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan Negara bukan kekuasaan rakyat.  Perubahan paradigm ini membawa pengaruh yang besar sekali dalam tata kehidupan pemerintahan. Salah satunya adalah ditempatkannya rakyat pada posisi yang utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan pemerintahan.
Pemerintahan yang Demokratis
Salah satu wujud tata kepemerintahan yang baik (good gonvernace) itu terdapat citra pemerintah yang demokratis. bekerja dalam Negara yang demokratis merupakan cita-cita semua orang yang mau hidup dinegara demokratis. Prinsip demokrasi ialah meletakkan kekuasaan itu ditangan rakyat, bukannya ditangan penguasa. Didalam Negara yang pemerintahannya dijalankan secara demokratis meletakkan para penjabatnya bisa dikontrol oleh rakyat melalui pemilihan. Pemilihan yang dilakukan oleh rakyat terhadap penjabat yang mewakilinya merupakan inti dari pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara.
Salah satu kekhawatiran yang tergolong fundamental terhadap pemerintahan yang modern sekarang ini adalah upaya untuk mendorong timbulnya kebiasaan menggunakan kekuasaan (power) dan otoritas yang dipegang oleh penguasa untuk tercapainya tujuan masyarakat. Salah satu wujud dari itu adalah semua produk hukum dan kebijakan yang menyangkut kehidupan rakyat banyak harus didasarkan atas undang-undang.
Susunan cabinet merupakan suatu hal yang diharapkan dan sangat mempengaruhi kehidupan rakyat banyak, susunan cabinet yang kurang di terima di ligkungan mengandung country risk karena bias mempengaruhi kehidupan perekonomian dan politik bangsa ini. Indonesia baru adalah  merealisasikan demokrasi yang baik yang bias dipergunakan sebagai landasan terlaksananya tata kepemerintahan yang baik. Susunan lembaga pemerintahan tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan dari rakyat yang berada dilembaga perwakilan (legislative branch). menciptakan tata kepemerintahan yang demokratis tidak mungkin bisa tercapai tanpa peranan ilmu administrasi Negara dan ilmu politik.
 Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
Tata kepemerintahan yang baik merupkan suatu konsep yang dipergunakan secara regular dalam ilmu politik dan administrasi publik. Didalam disiplin atau profesi manajemen publik konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigm baru ilmu administrasi publik. Sejumlah persepektif muncul yang mendorong diskusi dan perdebatan di area politik dan akademisi. Persepektif struktur pemerintah yang timbul diantaranya adalah:
Hubungan antara pemerintah dengan pasar.
Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Hubungan antara pemerintah dengan organisasi voluntary dan sector privat.
Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politik) dan pejabat-pejabat yang diangkay (birokrat)
Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan dan perdesaan.
Hubungan antara legislative dan eksekutif.
Hubungan pemerintah nasional dengan lembaga-lembaga internasional.
Sementara itu Negara donor dan lembaga internasional merumuskan good governace yakni UNDP,1997. United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan pemerintahan sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur, dan mengelola masalah-masalah sosialnya. Governance tidak hanya untuk pembangunan tetapi untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni pemerintah (governance), rakyat (civil society) dan usahawan (business). Untuk menyeimbangkan 3 kompenen itu merupakan peran yang harus dimainkan oleh administrasi publik. Dengan demikian administrasi publik ikut berperan dalam mengkaji dan mewujudkan program aksi dari tata kepemerintahan yang demokratis .

Tatanan kepemerintahan yang demokrasi yakni komponen rakyat harus memperoleh peran yang utama. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Peran sector swasta atau bisnis sangat mendukung terciptanya proses keseimbangan kekuasaan yang berlangsung dalam good governance. Ilmu administrasi publik berperan untuk menjaga agar ketiga komponen itu tidak lemah posisinya satu sama lain dan tidak saling mendominasi. Fungsi menseimbangkan ini tidak mudah  karena seringkali tergoda oleh pembuatan kebijakan, pembuat kebijakan biasanya bekerja dalam wilayah politik sedangkan administrasi publik berada diwilayah birokrasi publik.
Dengan hukum dan peraturan administrasi pemerintah melakukan impersonalitas terhadap macam-macam kepentingan orang-orang yang diatur dan dilayani.  Aturan atau hukum yang dibuat bukan dilaksanakan untuk rakyat melainkan untuk melindungi kepentingan pejabat. Penyalahgunaan hukum, wewenang, aturan dan kekuasaan administrasi pemerintah dapat memperlemah control social dan akuntabilitas pejabat pemerintah. Rakyat tidak lagi mampu melakukan akses kepada pejabat untuk meminta ketegasan terhadap hukum. Tidak ditegakknnya hukum secara objektif inilah menjadi pangkal utama terhalangnya perwujudan tata kepemerintahan yang baik.
Moral
Selain dari 3 komponen pemerintah, swasta dan rakyat satukomponen yang amat menenetukan untuk melahirkan tata kepemerintahan yang baik ialah moral. Selama ini moral selalu dikesampingkan tidak menjadi perhatian yang seksama dalam birokrasi hanya digunakan sebagai pelengkap permainan sumpah jabatan saja. Kedudukan komponen moral dalam konstelasi hubungan antara 3 komponen tata kepemerintahan yang baik berada ditengah-tengah yang bisa menghubungkan 3 komponen tersebut.





Moral harus juga menjadi landasan bagi rakyat untuk berperan menciptakan tata kepemerintahan yang baik. Moral merupakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama, ajaran agama melekat pada pribadi-pribadi yang berada di ketiga komponen tersebut. Untuk penjabat pemerintah, maka pertimbangan utama bagi setiap seleksi dan promosi pejabat birokrasi pemerintah harus didsarkan pada pertimbangan catatan moral mereka.
Prospek Pembangunan Ilmu Administrasi Publik
Ilmu administrasi publik merupakan kajian yang sistematis dan tidak hanya sekedar lukisan abstrak akan tetapi memuat perencanaan realitas dari segala upaya dalam menata pemerintah menjadi tata kepemerintahan yang demokratis dan baik. Terlebih lagi sasaran kajian ilmu administrasi publik adalah pemerintah. Seringkali ilmu adeministrasi dipergunakan untuk melegitimasikan kekuasaan politik yang sedang berpengaruh. Seperti dikatakan oleh Frank Goodnow bahwa ada 2 fungsi pokok dari pemerintahan yakni fungsi yang berkaitan dengan politik dan fungsi yang berhubungan dengan administrasi. Politik harus melakukan upaya untuk merumuskan kebijakan-kebijakan atau melahirkan keinginan Negara. Sedangkan administrasi diartikan sebagai hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.
Peran ilmu administrasi publik dengan pemerintah tidak bisa dipisahkan dan sekaligus berusaha untuk menganalisis dan memberikan warna agar kebijakan-kebijakan yang dibuat tetap bersumber pada kepentingan dan aspirasi rakyatnya. Perkembangan dan perubahan paradigma dalam manajemen pemerintahan yang sekarang dan dimasa-masa yang akan datang lebih menekankan pada tatanan kepemerintahan yang baik dan demokratis, maka peran ilmu administrasi publik akan menempati posisi yang penting.

makalah presiden joko widodo

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kebijakan di Indonesia selalu terjadi dari tahun ke tahun dan dari presiden ke presiden tersebut terjadi pada segala aspek kehidupan. Baik itu di bidang politik atau ekonomi. Banyak kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh setiap presiden yang menjabat sebagai presiden pada masa orde lama sampai saat ini. Banyak kebijakan yang menuntut agar Indonesia dapat membangun Negara  lebih pesat lagi. Salah satunya mengembangkan dunia yang telah memasuki era globalisasi saat ini.
Pasca reformasi, sistem pun berubah ke pola yang lebih demokratis dan adanya otonomi daerah.  Sistem politik yang demokratis dan sistem pemerintahan yang didasarkan pada otonomi daerah juga menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas keuangan Negara. Namun, ada beberapa kebijakan-kebijakan dari presiden yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sesungguhnya, apapun kebijakan dari presiden harus sesuai dengan aspirasi rakyat dan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.

Rumusan Masalah
1.2.1 Bagaimana biogarifi dari Presiden Joko widodo?
1.2.2 Bagaimana sistem ataupun kebijakan yang dilakukakan Presiden Joko
         Widodo?

Tujuan
Tujuan dari pembuatan makalah ini yakni memberikan pengetahun informasi kepada pembaca untuk menganalisa tentang biografi dan beberapa sistem atau kebijakan dari Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo.








BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Biografi Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo adalah presiden yang dikenal dengan sistem blusukannya yang membaur terhadap rakayat, Joko Widodo merupakan Presiden ke-Tujuh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang lahir dan besar di Surakarta 21 Juni 1961 istrinya bernama iriana Joko Widodo dan di karuniai dua orang putra dan satu putri yakni Gibran Rakabuming Raka, kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu. Semua anaknya terbilang mandiri dikarenakan tidak terpaku pada kepopuleran dari sang ayah. anak sulung dari empat bersaudara, dan satu-satunya anak laki-laki, adiknya semua adalah perempuan. Sebenarnya, ia juga memiliki adik laki-laki namun meninggal ketika ibunya sedang bersalin. Nama kecil dari Jokowi ialah Mulyono.
Pada waktu dia berumur 12 tahun, ia merasakan pahitnya penggusuran sebab rumahnya tiga kali terkena penggusuran, dari situ cara pikirnya tentang kepemimpinan dibentuk, ia tahu apa yang harus ia lakukan ketika ia harus menertibkan pemukiman warganya ketika ia menjadi Walikota Solo dan Gubernur Jakarta. Lulus sekolah Dasar, ia kemudian masuk di SMP Negeri 1 Surakarta kemudian lulus dari sana ia melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta. Selepas tamat dari SMA, ia kemudian mencoba kuliah di perguruan tinggi, ia kemudian diterima di jurusan Kehutanan di Universitas Gajah Mada tamat (1985). Disana ia belajar sangat giat mengenai kayu, teknologi pengolahannya serta pemanfaatnnya hingga ia kemudian banyak dikenal sebagai Juragan Mebel.
Kemudian tahun 2005, ia dicalonkan menjadi calon Walikota Solo oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan dan ia berhasil memenangkan dan menjadi walikota Solo. Kemenangan Jokowi sebagai Walikota Solo menjadi pijakan awal Jokowi menuju kursi Presiden Indonesia. Kepemimpinan serta gebrakannya sebagai Walikota Solo banyak mengubah wajah kota Solo sebagai ' Spirit Of Java', ia juga dikenal sebagai pemimpin 'blusukan' yaitu sering berkeliling melihat langsung keadaan kotanya. Kota Solo menjadi kota yang nyaman, penataan kota, relokasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan, serta membuat Solo menjadi sebagai kota tuan rumah di acara Internasional adalah sebagian kecil dari prestasi Jokowi.
Pada tahun 2012 Jokowi dideklarasikan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta oleh partai PDI Perjuagan di sandingkan dengan Basuki Tjahaja Purnama, karena memeliki progress yang baik maka keduanya berhasil memenangkan Pilkada putaran kedua dan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Belum lama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, PDI Perjuangan melalui mandat dari Megawati Soekarno Putri menberikan perintah agar Jokowi maju sebagai Calon Presiden bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada tahun 2014. Hal itu kemudian ia laksanakan,  pengumuman Jokowi sebagai Calon Presiden Indonesia dilaksanakan di rumah Si Pitung dengan mencium Bendera Merah Putih. Kemudian deklarasi resmi Jokowi sebagai calon Presiden dilakukan di Gedung Juang 45, majunya ia sebagai Calon Presiden Indonesia didukung oleh empat partai pengusungnya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.
Pelantikan Jokowi sebagai Presiden dilakukan pada tanggal tanggal 20 Oktober 2014 di Gedung DPR/MPR RI. Upacara ini menandai secara resmi dimulainya jabatan Joko Widodo sebagai Presiden didampingi oleh Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Indonesia. Jokowi memulai  sebagai presiden Republik Indonesia dengan mengeluarkan kartu Indonesia Sehat, Indonesia pintar. Dibidang maritim ia memberi instruksi keras terhadap pencuri ikan di wilayah Perairan Indonesia yaitu penenggelaman kapal yang banyak diapresiasi oleh banyak kalangan, membereskan banyak proyek pembangunan yang terbengkalai, membagikan seribu lebih traktor guna menggengjot produksi pertanian, mengundang investor asing dengan nilai investasi 300 Triliun rupiah ketika ia berpidato di APEC.
2.2 Sistem pemerintahan Joko widodo
Pada perintahannya, sebagai Presiden beliau memiliki konsep kerja nyata dengan melakukan Nawacita ( 9 harapan) untuk Negara. Nawacita tersebut antara lain:
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan.
Dari Nawacita tersebut dapat diwakilkan beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin mewakili dari sebilan cita-cita tersebut yakni kebijakan-kebijakan dalam bidang politik, ekonomi dan kesehatan/pendidikan. Diantranya:
Bidang politik
A. Poros dan isu kemaritiman
1. Kebijakan Poros Maritim diharapkan dapat memperkuat kapasitas keamanan maritim Indonesia melalui peningkatan kualitas dan kuantitas alutista yang diikuti dengan regulasi maritime yang lebih jelas, sehingga kepentingan ekonomi Indonesia dapat diperjuangkan lebih lagi dengan prosedur yang lebih jelas dan kualitas serta kualitas yang lebih baik.
2. Pembangunan infrastruktur kemaritiman perlu untuk ditingkatkan, seperti dan tidak dibatasi dengan pembangunan pelabuhan dan , demi melindungi kedaulatan bangsa dan kepentingan nasional Indonesia.
3. Kami menyadari bahwa pengeboman kapal adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan Indonesia, sekaligus melindungi hak-hak para nelayan Indonesia dalam mengembangkan usahanya. Kami ingin memberi saran agar pengeboman kapal yang dilakukan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, karena pengeboman kapal akan meninggalkan sampah-sampah yang dapat merusak ekosistem kelautan.
B. Hukuman mati kepada para penyebar narkoba
Prosedur hukuman mati kepada para penyebar narkoba perlu penjelasan dan sosialisasi yang lebih lanjut kepada masyarakat luas dan pendatang, demi mencegah kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu tersangka, masyarakat dan pemerintah negara lain.
C. Komunikasi publik
1.  Komunikasi politik yang lebih baik adalah vital bagi pihak eksekutif , demi mengurangi kesalahpahaman dan keraguan masyarakat terhadap masalah yang dihadapi pemerintah. Apabila pemerintah jelas dalam menyampaikan maksud dengan prinsip yang jelas, hal tersebut akan membantu masyarakat untuk memahami maksud pemerintah, sehingga dukungan kepada pemeritah dapat semakin meningkat.
2. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan . Kami memuji upaya presiden Jokowi terkait kebijakannya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Komunikasi tersebut dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, demi pengambilan keputusan yang lebih baik terhadap daerah.
3.  Kami menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna, karena setiap kebijakan memiliki posisi plus dan minus. Kejelasan prinsip dan hukum dari pihak eksekutif akan mengurangi keraguan masyarakat terhadap pemerintah yang terkait.
Sosialisasi kepada masyarakat secara konstan dan melalui prinsip-prinsip yang jelas akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
2. Ekonomi
A. Subsidi bahan bakar minyak
Sebagai mahasiswa, kami menyadari bahwa penetapan batas atas bagi barang-barang pokok adalah penting demi melindungi masyarakat kecil. Selain itu, standardisasi harga merupakan isu yang perlu diperhatikan pemerintah, ketika fluktuasi harga BBM tidak didampingi dengan fluktuasi harga bahan pokok yang merugikan masyarakat.
B. Investasi satu pintu
1. Kami melihat bahwa transparansi dan koordinasi dari sistem Satu Pintu perlu untuk diperhatikan lebih lanjut.
a. transparansi dalam hal ini adalah transparansi informasi kepada masyarakat dan pelaku bisnis terhadap investasi yang tersedia .
b. koordinasi yang ditujukan adanlah koordinasi antara kementerian penting demi memuluskan kebijakan tersebut, demi mengurangi masalah konflik dan perebutan proyek terhadap proses invetasi yang terjadi. Hal ini juga perlu diikuti dengan pembagian tugas dan wewenang lebih jelas kepada BKPM demi mencapai tujuan dari kebijakan satu pintu.
2. Sosialisasi kebijakan Satu Pintu terhadap masyarakat luas penting, agar pelaku pasar, khususnya masyarakat Indonesia dapat menangkap peluang dan mengantisipasi dampak dari kebijakan Satu Pintu.
3. Kebijakan Satu Pintu perlu untuk terus dilanjutkan oleh pemerintah, karena hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dan investor. Kami menyadari bahwa kebijakan Satu Pintu sangat memudahkan investor dan masyarakat luas untuk berinvestasi, ketika usaha-usaha investasi sebelum hadirnya kebijakan tersebut sangat sulit.
Kesehatan dan pendidikan
A. Kesehatan
1. Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam penyediaan BPJS bagi masyarakat. Namun, penyelarasan dan pembenahan BPJS kesehatan perlu dilakukan melalui kejelasan dalam proses pembuatan kartu dan mekanisme berobat. Hal ini penting agar setiap bagian masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil, maksimal dan terbaik.
2. Proses pembayaran BPJS dari pemerintah kepada rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah perlu dilakukan tepat waktu , agar tidak menimbulkan hutang terhadap pihak swasta dan rumah sakit dapat menjalankan operasionalnya dengan lancer.
3. Peningkatan jumlah dokter yang ditempatkan di daerah terluar, tertinggal dan terdalam perlu dilakukan, agar masyarakat yang ada di daerah juga mendapatkan pelayanan yang sama dengan perkotaan. Meskipun sulit, pemerintah dapat mencoba untuk memberikan beasiswa bagi para siswa dan mahasiswa Indonesia yang memiliki keterkaitan terhadap dunia kesehatan, khususnya di wilayah pinggaran.
4. Peningkatan infrastruktur kesehatan, seperti: rumah sakit dan tenaga kesehatan perlu dilakukan dengan peningkatan alokasi APBN terhadap isu tersebut.
Dalam bidang kesehatan Presiden Joko Widodo Mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimana kartu ini diperuntukan untuk warga yang kurang mampu dalam membiayai perobatan kesehatannya.
B. Pendidikan dan revolusi mental
1. Terkait dengan kebijakan pendidikan, kami menyarankan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, agar proses transfer ilmu dapat berjalan dengan baik tanpa beban ekonomi yang berlebih kepada guru.
2. Penyeragaman sistem ujian dari Sabang sampai Merauke perlu dilakukan dengan hati-hati, agar kesenjangan tiap daerah dapat diatasi sehingga tiap daerah dapat meningkatkan mutu pendidikan dengna lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan pengiriman tenaga ahli dari pusat ke daerah, demi menciptakan standar yang sama bagi setiap masyarakat Indonesia terhadap pendidikan.
3. Kami percaya bahwa pendidikan merupakan jawaban atas setiap permasalahan manusia. Pemberian akses pendidikan kepada setiap masyarakat secara adil dan merata perlu untuk dilakukan pemerintah.
Dalam bidang pendidikan Presiden Joko Widodo mengeluarkan kartu Indonesia Pintar (KIP)  untuk anak Indonesia yang putus sekolah dan kurang mampu dalam masalah keuangan.
Dalam hal lain seperti kelemahan dan kelebihan pemerintahan jokowi tidak bisa dirangkum karena kebijakan-kebijakan dari Presiden Ke-tujuh ini masih berlangsung atau belum selesai dalam menjalankan kebijakannya untuk menjalankan Negara sesuai dengan visi dan misi. Hal yang mustahil jika kita memperdebatkan kelebihan dan kekurangan dari pemerintahan beliau, kebijakannya masih dalam masa proses menjalankannya. Butuh waktu samapai selesai masa jabatan agar mudah untuk menyimpulkan kelemahan dan kekurangan kebijakannya tersebut.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Joko Widodo adalah presiden ketujuh RI, sebelum dia menjadi Presiden dia mengawali karir sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Dalam masa pemerintahannya dia memiliki konsep  kerja nyata dan memiliki Nawacita (Sembilan harapan) untuk memwujudkan Negara Republik Indonesia menjadi Negara yang lebih baik. Salah satunya melalui beberapa bidang seperti politik, ekonomi, dan kesehatan/pendidikan. Untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya dalam melakukan program kebijakan tersebut masih belum dapat disimpulkan secara sempurna mengingat masa kepresidenannya masih berjalan.