Birokrasi Dan Administrasi Publik
Birokrasi dan Administrasi publik memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dalam masalah pemerintahan. Kedua istilah tersebut bagian signifikan yang dikaitkan sebagai aparatur pemeritah hampir di seluruh dunia. Administrasi public/Negara sudah ada sejak dahulu kala di Asia selatan seperti Indonesia, cina dan mesir kuna sudah dikenal sistem penataan pemerintah. Menurut Piters (1978), aperatur pemerintah memiliki aspek glamour dalam sistem politik yang artinya pemilihan, partai politik, legislatif, peradilan telah banyak menarik perhatian untuk di bicarakan dan dianalisis secara ekstensif. Administrasi public adalah suatu sitem yang menjawab persoalan-persoalan yang dinamis, administrasi publik sering disebut dengan administrasi pemerintah atau bisa di sebut juga birokrasi pemerintahan.
Di Negara eropa dikuasai kaum feudal, bangsawan, dan kaum nigrat kerajaan dengan semakin pesatnya perkembangan masyarakat maka sentralisasi dan pertanggung jawaban kekuasaan yang ada di eropa seperti Prusia dan Austria memiliki sitem kameralisme. System ini merupakan awal mula munculnya administrasi Negara yang dirancang untuk mencapai efisiensi manajemen yang tersentralisasikan dan paternalistik yang ditandai dengan corak perekonomian yang merkantilistik.
Adminstrasi Publik Bukan Sekedar Sketsa
Di Indonesia ilmu administrasi publik merupakan sketsa yang dipergunakan untuk membenarkan kebijakan penguasa yang jauh dari harapan rakyat, penyimpangan-penyimpangan dalam pemerintah didukung oleh administrasi yang berbentuk sketsa. Ilmu administarsi publik tidak hanya terbatas pada gambar saja melainkan suatu disiplin ilmu yang diistilahkan oleh peter senge (putting the ideas into practice). Administrasi publik mewujudkan tata cara kepemerintahan yang baik dan amanah (good government), tata kepemerintahan yang demokratis menekankan bahwa kekuasaan itu tidak hanya berada di pemerintahan melainkan beralih terpusat pada tangan rakyat. Penyelenggaraan tata kepemerintahan terdapat tiga komponen yakni rakyat, pemerintah dan penguasa yang berjalan secara kohesif, selaras, kongruen, dan sebanding.
Ilmu Administrasi Publik dan Perannya
Publik Administration biasa di sebut administrasi Negara. Di Indonesia istilah administrasi Negara dikenal dengan pendekatan yang dipergunakan dalam mengelola Negara ini yang menekankan pada orientasi kekuasaan Negara. Orientasi kekuasaan membuat segala upaya menyelenggarakan administrasi bercorak sarwa Negara lebih di tekankan pada pemahaman Negara. Sekarang paradigma ilmu administrasi publik dan managemen pemerintahan telah banyak berubah dari sarwa Negara menjadi sarwa masyarakat. Dengan demikian istilah administrasi publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintah yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Menurut Wilson jiwa dari ilmu administrasi Negara hakikatnya bertujuan untuk eksintesinya untuk melanyani rakyat.
Administrasi publik berperan untuk membuat agar kekuasaan yang lokusnya telah beralih itu dapat direalisasikan bagi kepentingan masyarakat. Di Clinton Amerika terdapat program Reinventing government yang dilakukan karena pemerintahan sebelumnya dianggap telah terjerumus kedalam perangkap yang kurang responsive terhadap rakyat. Di Indonesia ketika dikenal administrasi Negara, hampir semua kegiatan masyarakat dimulai dari Negara, yang amat berperan adalah penguasa Negara. Stakeholder dalam mengelola Negara hanyalah aktor negara atau pemerintah. Administrasi Negara di Indonesia lebih dikenal sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan Negara bukan kekuasaan rakyat. Perubahan paradigm ini membawa pengaruh yang besar sekali dalam tata kehidupan pemerintahan. Salah satunya adalah ditempatkannya rakyat pada posisi yang utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan pemerintahan.
Pemerintahan yang Demokratis
Salah satu wujud tata kepemerintahan yang baik (good gonvernace) itu terdapat citra pemerintah yang demokratis. bekerja dalam Negara yang demokratis merupakan cita-cita semua orang yang mau hidup dinegara demokratis. Prinsip demokrasi ialah meletakkan kekuasaan itu ditangan rakyat, bukannya ditangan penguasa. Didalam Negara yang pemerintahannya dijalankan secara demokratis meletakkan para penjabatnya bisa dikontrol oleh rakyat melalui pemilihan. Pemilihan yang dilakukan oleh rakyat terhadap penjabat yang mewakilinya merupakan inti dari pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara.
Salah satu kekhawatiran yang tergolong fundamental terhadap pemerintahan yang modern sekarang ini adalah upaya untuk mendorong timbulnya kebiasaan menggunakan kekuasaan (power) dan otoritas yang dipegang oleh penguasa untuk tercapainya tujuan masyarakat. Salah satu wujud dari itu adalah semua produk hukum dan kebijakan yang menyangkut kehidupan rakyat banyak harus didasarkan atas undang-undang.
Susunan cabinet merupakan suatu hal yang diharapkan dan sangat mempengaruhi kehidupan rakyat banyak, susunan cabinet yang kurang di terima di ligkungan mengandung country risk karena bias mempengaruhi kehidupan perekonomian dan politik bangsa ini. Indonesia baru adalah merealisasikan demokrasi yang baik yang bias dipergunakan sebagai landasan terlaksananya tata kepemerintahan yang baik. Susunan lembaga pemerintahan tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan dari rakyat yang berada dilembaga perwakilan (legislative branch). menciptakan tata kepemerintahan yang demokratis tidak mungkin bisa tercapai tanpa peranan ilmu administrasi Negara dan ilmu politik.
Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
Tata kepemerintahan yang baik merupkan suatu konsep yang dipergunakan secara regular dalam ilmu politik dan administrasi publik. Didalam disiplin atau profesi manajemen publik konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigm baru ilmu administrasi publik. Sejumlah persepektif muncul yang mendorong diskusi dan perdebatan di area politik dan akademisi. Persepektif struktur pemerintah yang timbul diantaranya adalah:
Hubungan antara pemerintah dengan pasar.
Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Hubungan antara pemerintah dengan organisasi voluntary dan sector privat.
Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politik) dan pejabat-pejabat yang diangkay (birokrat)
Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan dan perdesaan.
Hubungan antara legislative dan eksekutif.
Hubungan pemerintah nasional dengan lembaga-lembaga internasional.
Sementara itu Negara donor dan lembaga internasional merumuskan good governace yakni UNDP,1997. United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan pemerintahan sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur, dan mengelola masalah-masalah sosialnya. Governance tidak hanya untuk pembangunan tetapi untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni pemerintah (governance), rakyat (civil society) dan usahawan (business). Untuk menyeimbangkan 3 kompenen itu merupakan peran yang harus dimainkan oleh administrasi publik. Dengan demikian administrasi publik ikut berperan dalam mengkaji dan mewujudkan program aksi dari tata kepemerintahan yang demokratis .
Tatanan kepemerintahan yang demokrasi yakni komponen rakyat harus memperoleh peran yang utama. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Peran sector swasta atau bisnis sangat mendukung terciptanya proses keseimbangan kekuasaan yang berlangsung dalam good governance. Ilmu administrasi publik berperan untuk menjaga agar ketiga komponen itu tidak lemah posisinya satu sama lain dan tidak saling mendominasi. Fungsi menseimbangkan ini tidak mudah karena seringkali tergoda oleh pembuatan kebijakan, pembuat kebijakan biasanya bekerja dalam wilayah politik sedangkan administrasi publik berada diwilayah birokrasi publik.
Dengan hukum dan peraturan administrasi pemerintah melakukan impersonalitas terhadap macam-macam kepentingan orang-orang yang diatur dan dilayani. Aturan atau hukum yang dibuat bukan dilaksanakan untuk rakyat melainkan untuk melindungi kepentingan pejabat. Penyalahgunaan hukum, wewenang, aturan dan kekuasaan administrasi pemerintah dapat memperlemah control social dan akuntabilitas pejabat pemerintah. Rakyat tidak lagi mampu melakukan akses kepada pejabat untuk meminta ketegasan terhadap hukum. Tidak ditegakknnya hukum secara objektif inilah menjadi pangkal utama terhalangnya perwujudan tata kepemerintahan yang baik.
Moral
Selain dari 3 komponen pemerintah, swasta dan rakyat satukomponen yang amat menenetukan untuk melahirkan tata kepemerintahan yang baik ialah moral. Selama ini moral selalu dikesampingkan tidak menjadi perhatian yang seksama dalam birokrasi hanya digunakan sebagai pelengkap permainan sumpah jabatan saja. Kedudukan komponen moral dalam konstelasi hubungan antara 3 komponen tata kepemerintahan yang baik berada ditengah-tengah yang bisa menghubungkan 3 komponen tersebut.
Moral harus juga menjadi landasan bagi rakyat untuk berperan menciptakan tata kepemerintahan yang baik. Moral merupakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama, ajaran agama melekat pada pribadi-pribadi yang berada di ketiga komponen tersebut. Untuk penjabat pemerintah, maka pertimbangan utama bagi setiap seleksi dan promosi pejabat birokrasi pemerintah harus didsarkan pada pertimbangan catatan moral mereka.
Prospek Pembangunan Ilmu Administrasi Publik
Ilmu administrasi publik merupakan kajian yang sistematis dan tidak hanya sekedar lukisan abstrak akan tetapi memuat perencanaan realitas dari segala upaya dalam menata pemerintah menjadi tata kepemerintahan yang demokratis dan baik. Terlebih lagi sasaran kajian ilmu administrasi publik adalah pemerintah. Seringkali ilmu adeministrasi dipergunakan untuk melegitimasikan kekuasaan politik yang sedang berpengaruh. Seperti dikatakan oleh Frank Goodnow bahwa ada 2 fungsi pokok dari pemerintahan yakni fungsi yang berkaitan dengan politik dan fungsi yang berhubungan dengan administrasi. Politik harus melakukan upaya untuk merumuskan kebijakan-kebijakan atau melahirkan keinginan Negara. Sedangkan administrasi diartikan sebagai hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.
Peran ilmu administrasi publik dengan pemerintah tidak bisa dipisahkan dan sekaligus berusaha untuk menganalisis dan memberikan warna agar kebijakan-kebijakan yang dibuat tetap bersumber pada kepentingan dan aspirasi rakyatnya. Perkembangan dan perubahan paradigma dalam manajemen pemerintahan yang sekarang dan dimasa-masa yang akan datang lebih menekankan pada tatanan kepemerintahan yang baik dan demokratis, maka peran ilmu administrasi publik akan menempati posisi yang penting.
No comments:
Post a Comment